Setitik Nila di Wajah Institusi

Setitik Nila di Wajah Institusi

Jika itu diterapkan—menghalangi dan bukan melayani—bagaimana mungkin lahir kepercayan dan kecintaan publik pada suatu institusi, sedangkan mereka saja garang kepada masyarakat yang notabene tidak bermaksud berbuat jahat.


 

Hubungan Masyarakat [Humas] adalah wajah bagi institusi. Bila wajahnya kusut, tak bersemangat, atau jarang tersenyum, tentu akan kelihatan menakutkan, bukan?

Demikianlah masyarakat memandang wajah suatu institusi. Dikarenakan wajah adalah tampilan kali pertama yang dilihat, maka sebuah institusi—swasta maupun pemerintah—sudah seharusnya menempatkan orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bagian tersebut sebagaimana peran mereka yang berhubungan dengan masyarakat luas—langsung maupun tak langsung. Terlebih lagi,  di era digital seperti saat ini. Masyarakat bisa menilai suatu institusi dari yang diunggah dan di-share oleh ‘wajah institusi’ tersebut.

Di era revolusi industri 4.0, sudah seharusnya humas dipegang oleh sosok yang memiliki karakter siap dikritik, siap mendapat masukan, dan haus akan ilmu pengetahuan. Bila hal itu tidak ada, dapat dipastikan mereka tidak mempedulikan penilaian publik.

Disadari atau tidak, humas merupakan bagian di institusi yang sering berinteraksi dengan pimpinan. Memiliki pengetahuan yang cukup merupakan modal utama bagi Humas. Mengolah kata dan informasi yang akan disampaikan ke publik harus benar-benar terukur, agar tidak sampai menimbulkan pro dan kontra.

Senantiasa up to date informasi agar dapat menyajikan informasi yang menarik dan segar, sudah seharusnya dikemas menjadi suatu inovasi baru. Dengan demikian, perannya tak sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga dapat memberikan dampak pada publik serta institusi. 

Mutasi dan rotasi pimpinan, memang menjadi hal biasa di suatu institusi. Namun, seiring kedatangan pemimpin baru, awak di bagian-bagian tertentu juga turut mengalami pergeseran. Dan, bukan tak mungkin di bagian ‘wajah institusi’ itu juga mengalami pergeseran seiring pergantian pucuk pimpinan.

Sebagai pimpinan baru, tentu memerlukan waktu untuk mengenal bawahannya. Ia juga perlu mengkaji dan menilai kelayakan seseorang untuk menempati bagian tertentu. Pimpinan yang bijak, tentu lebih mengutamakan penilaian sendiri, bukan rekomendasi dari pimpinan sebelumnya. 

The right man on the right place.

Begitulah seharusnya diterapkan oleh seorang pemimpin untuk menempatkan bidak-bidak-nya sesuai dengan tempat dan kapasitasnya.

Entah sudah ada atau belum. Seharusnya, memang diperlukan syarat dan kriteria khusus bagi orang-orang yang akan ditempatkan di bagian humas, supaya tidak salah pilih dan berakibat fatal yang pada akhirnya berimbas pada institusi yang dipimpinnya.

Memasang wajah angker dan dicap kurang bermasyarakat serta berbagai macam sebutan yang berindikasi kurang baik yang di sematkan publik, tentu harus ditanggalkan ketika bertugas mengawal institusi. Sebab, jika itu terjadi, yang dirugikan bukan hanya pimpinan semata, tetapi juga nama institusi secara keseluruhan.

Karena nila setitik, rusak susu sebelanga.

Kuranglebih begitulah pepatahnya. Karena kesalahan kecil—salah menempatkan orang—berimbas pada citra buruk institusi secara keseluruhan. Kelihatannya, memang sepele. Namun, bukankah banyak sejarah mencatat bahwa kehancuran terbesar suatu institusi maupun negara dikarenakan salah menempatkan orang yang kemudian menjadi setitik nila.

Ambil saja contoh kasus Setya Novanto saat—katanya kecelakaan—menabrak tiang listrik. Saat itu, Friedrich Yunadi, pengacara Setya Novanto menyampaikan ke publik bahwa klien-nya itu menabrak tiang listri hingga menimbulkan benjolan sebesar di dahi Setya Novanto. Apa yang dikatakan Friedrich Yunadi, menjadi bulan-bulanan publik dan lelucon di media sosial dikarenakan Friedrich dinilai terlalu hiperbola.

Tentunya, seorang pemimpin yang bijak, harus belajar dari kasus Friedrich Yunadi, agar lebih berhati-hati memilih orang yang akan ditempatkan—terutama di bagian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sudah seharusnya seorang pemimpin yang bijak dapat menempatkan sosok the right man on the right place di institusi yang dipimpinnya.

Apapun bentuk institusinya, tentu membutuhkan peran masyarakat. Terlebih lagi, bila institusi tersebut merupakan institusi negara yang sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada publik dengan baik dan bukan sebaliknya. Atau, jangan-jangan mereka lupa, bahwa institusinya dibiayai dari uang rakyat?

Entahlah.

Semoga saja tugas melayani benar-benar dijalani, bukan malah sebaliknya. Kalau menghalangi masyarakat yang hendak berbuat kejahatan, tentu tidak masalah dan itu sangat dibenarkan sebagaimana tugas manusia diwajibkan untuk saling menasehati dalam kebaikan. Lantas, bagaimana jika sebaliknya? Ada masyarakat yang bermaksud baik, tapi malah dihalangi?

Rasanya, kurang masuk akal.

Jika itu diterapkan—menghalangi dan bukan melayani—bagaimana mungkin lahir kepercayan dan kecintaan publik pada suatu institusi, sedangkan mereka saja garang kepada masyarakat yang notabene tidak bermaksud berbuat jahat.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan