Peran Polri dalam Kebijakan Reforma Agraria

Peran Polri dalam Performa Agraria
Sampai saat ini, issu agraria untuk menjadi perbincangan. Tak hanya di level regional, issu agraria juga membuncah pada level nasional dan bahkan hingga International.

Bahkan, saking vitalnya industri pertanian dan perkebunanan, Indonesia mengajukan gugatan sebagai bentuk melawan uni Eropa terkait dampak negatif terhadap kelapa sawit Indonesia yang dieskpor ke pasar Uni Eropa. Pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam. Atas nama bangsa dan negara Indonesia, Presiden Joko Widodo mengajukan gugatan terhdap Uni Eropa di WTO, 9 Desember 2019. Gugatan itu ditujukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II dan Delegated Regulation Uni Eropa, yang telah dinilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebuttelah mendiskriminasikan kelapa sawit Indonesia

Dua bidang tersebut—pertanian dan perkebunan—memang sangat vital. Sebab, keduanya berurusan dengan ketersediaan pangan masyarakat Indonesia.

Atau …, bahkan dunia.

Adanya konflik agraria dan sengketa tanah, tak dipungkiri menjadi salah satu gesekan yang menganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sehingga, sangat diperlukan reforma agararia agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengaturan terkait agrarian; pandangan tanah, status dan kepemilikan maupun metode memperoleh hak tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang akhirnya berujung pada konflik.

Apa itu reforma agraria?

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Poin penting dalam pelaksanaan reforma agraria adalah penataan asset dan penataan akses, yang harus seimbang dan beiringan sebagaimana penataan asset menjadi dasar penataan akses.

Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan Presiden Jokowi di Nawacita dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup dengan tujuan menata ulang struktur agraria yang timpang, menjadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agrarian dan menyejahterakan rakyat setelah reforma agrarian dijalankan. 

Selain itu, pemerintah mendorong reforma agraria melalui redistribusi dan program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar. Untuk kemudian, dilakukan komitmen menjalankan restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah.

Regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah implementasi reforma agrarian yang dimaksud adalah diterbitkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebagai pendukung kebijakan tersebut, juga dikeluarkan SKB Menteri Agraria TR, Mendagri, dan Mendes PDTT tentang Pembiayaan Persiapan PTSL. Dalam konteks ini, maka Polri mengemban amanah penegakkan hukum untuk mencegah, mengawasi, dan menangani apabila terjadi penyalahgunaan pengurusan penerbitan sertifikat. Oleh karenanya,

Polri harus siap mendukung program pemerintah dengan memberikan asistensi kepada pihak terkait saat pengurusan dokumen sampai penerbitan sertifikat, agar tidak terjadi tindakan pungli.

Adanya Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap [PTSL] adalah langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengangkat martabat rakyat Indonesia. Sehingga, bukan hanya Polri, akan tetapi dukungan dari segala pihak untuk mensukseskan program tersebut juga diperlukan dari segenap pihak. Dan, Polri adalah bagian penting yang tidak boleh kendor mendukung dan bersinergi dalam kebijakan ini.

Dengan demikian, dengan menoptimalkan harkamtibmas berikut penegakan hukum dalam agaraia, Polri turut mendorong masyarakat memiliki akses ke sumber-sumber ekonomi yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka

Tinggalkan Balasan