Penyebab Kriminalitas di Negeri Berlambang Garuda

Penyebab Kriminalitas di Negeri Berlambang Garuda
Kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat di setiap manusia. Perilaku menyimpang yang dilakukan pelaku kejahatan merupakan suatu ancaman nyata terhadap norma-norma dan keteraturan sosial.

Di tengah negeri ini menyambut teknologi dan kemudahan mengakses informasi, terselip kekhawatiran yang sangat mendalam. Beragam kondisi instabilitas sosial, tak ayal memberikan peningkatan terhadap kekhawatiran masyarakat dalam menjalankan aktifitas kesehariannya—yang semua itu berdampak pada penurunan produktifitas taraf kehidupan. Jika sudah demikian, pembangunan nasional pun pastinya mengalami kendala karena menurunnya daya produktifitas masyarakat.

Kriminalitas di kota akan berdampak hingga desa. Pun, sebaliknya, kriminalitas yang terjadi di akar rumput, juga akan berdampak pada kestabilitasan di kota. Semua adalah satu rangkaian yang tak bisa dipisahkan. Apapun bentuknya suatu kejahatan, tak ubah seperti rasa sakit yang harus dirasakan oleh keutuhan tubuh. Oleh karena itu, bila diibaratkan negara ini adalah kesatuan tubuh, tentu akan berlaku kata mutiara ‘bila ada bagian tubuh terluka, maka tubuh yang lain akan turut merasakan’.

Begitupula dengan gangguan kamtibmas yang terjadi. Bukan hanya tugas Bhayangkara semata, akan tetapi pesakitan yang dialami sudah seharusnya menjadi tanggungjawab bersama untuk mengedepankan pencegahan tetap menjadi solusi lebih baik daripada melakukan pengobatan.

Gangguan kamtibmas yang terjadi, bukan tanpa alasan dan landasan. Ada beberapa faktor penyebab gangguan kamtibmas semakin marak terjadi.

 Pertama, faktor ekonomi.  Kondisi perekonomian yang belum stabil—makro maupun mikro—sangat berpengaruh terhadap gangguan kamtibmas. Ekonomi makro—keadaan perekonomian negara yang belum stabil, akan menyebabkan susahanya mencari lapangan pekerjaan dikarenakan aktivitas perekonomian menjadi lambat dan pengangguran semakin melimpah. Kemudian, dari dampak perekonomian makro berdampak pula terhadap perekonomian mikro. Masyarakat banyak menganggur dan kriminalitas terus meningkat dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi mereka mengalami kesulitan.

Kedua, tidak maksimal perangkat institusi hukum. Dengan lahirnya Promoter yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, seolah membenarkan akan faktor kedua penyebab maraknya kriminalitas. Oleh karenanya, melalui Promoter, Kapolri ingin memangkas faktor kedua. Kapolri Tito Karnavian ingin mengubah institusi Bhayangkara menjadi institusi yang dihuni manusia profesional, modern, dan dapat dipercaya masyarakat. Berbagai tindakan pun dilakukan untuk memangkas penyebab kriminalitas yang disebabkan ketidakmaksimalan perangkat hukum.

Reward dan punishment tak ayal berserakan pada era Promoter. Melalui Promoter, Kapolri memerintahkan kepada kepala satuan daerah maupun resort untuk tidak segan menindaklanjuti personil yang bermasalah di wilayah hukum masing-masing demi menghilangkan kolusi yang telah membuat masyarakat antipati dengan Polri.

Ketiga, tak ada kepedulian masyarakat terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Tidak ada rasa peduli, peka, dan merasa memiliki terhadap keadaan di lingkungan sekitar, dapat mendorong terjadinya instabilitas sosial. Faktanya, beberapa peristiwa yang terjadi terkait aksi bom bunuh diri, adalah dampak ketidakpedulian masyarakat terhadap warga atau tamu di lingkungannya.

Era modern turut mengubah kultur masyarakat—dulunya sigap terhadap pendatang baru—belakangan malah acuh seolah kedatangan orang baru tak membawa dampak apapun. Namun, begitu bom bunuh diri terjadi, akhirnya mereka tercengang setelah tahu siapa sebenarnya orang baru di lingkungannya.

Begitulah kiranya kondisi kamtibmas di negeri berlambang Garuda. Kondisi kamtibmas yang belakangan terakhir begitu kuat diguncang. Adanya indikator instabilitas, bukan lantas masyarakat harus memasrahkan seluruhnya kepada penegak hukum. Walau bagaimana pun, dambaan hidup yang aman, damai dan tentram secara keseluruhan, tak hanya dambaan aparat semata. Jauh daripada itu, kehidupan dinamis dan kondusif merupakan wujud dari dambaan setiap masyarakat. Oleh karenanya, sinergitas antara masyarakat dengan penegak hukum menjadi kemutlakan yang tidak boleh ditinggalkan. Begitupun sebaliknya. Penegak hukums yang langsung berhubungan dengan masyarakat, agar kiranya memperbaiki diri sebagaimana visi Promoter Kapolri. Menjadikan institusi yang professional, modern, dan terpercaya, agar masyarakat tak enggan diajak bersinergitas.

Untuk menekan angka kriminalitas, Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat dan agama, agar kiranya turut serta memberikan informasi tentang kondisi kamtibmas yang ada di lingkungannya. Siskamling dan kesadaran hukum bisa diaktifkan kembali agar rasa kepedulian, kepekaan, dan pencegahan terhadap kriminalitas terlahir di lingkungan masing-masing.

Rutin menjalin komunikasi dengan masyarakat, menjadi daya pencegahan terjadinya kriminalitas di suatu wilayah yang berguna menginventarisir gangguan dan mencari solusi apabila menemukan gejala yang dapat merusak kedinamisan kamtibmas. Tidak terpancing issue yang tak bertanggungjawab adalah cara paling dahyat untuk mencegah kriminalitas berkembang biak.

Semua kembali kepada nurani masing-masing. Masyarakat tak bisa memasrahkan keamanan dan ketertiban kepada institusi Polri semata dengan dalih apapun—dibayar oleh rakyat, misalnya. Ucapan ‘mereka dibayar oleh rakyat’ masih banyak terdengar ketika keadaan suatu wilayah mengalami gangguan. Ucapan itu tentu tak salah. Toh, memang kenyataannya demikian. Para abdi negera dibayar melalui pajak rakyat. Tapi, hal itu bukan lantas dijadikan tameng ketika terjadinya gangguan kamtibmas. Polisi bukan dewa yang bisa mengatasi segalanya. Mereka sama seperti masyarakat lainnya; membutuhkan waktu untuk mengatasi setiap gangguan.

Memasrahkan keamanan dan ketertiban secara menyeluruh kepada penegak hukum adalah kondisi masyarakat di negeri berlambang garuda. Tentu hal ini tidak benar. Waspada dan tidak memberikan celah terjadinya kriminalitas, harus diupayakan setiap masyarakat. Bukan memasrahkan kamtibmas kepada penegak hukum sehingga mereka bisa bebas tanpa mengedepankan kewaspadaan terhadap kejahatan.

Sinergitas harus menjadi satu kesatuan. Polisi—kendati mereka telah dilatih dan dibekali ilmu kepolisian—tak bisa memelihara ketertiban dan kemanan apabila masyarakat masih enggan untuk sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Pun, kepada Kepolisian, dikarenakan masyarakat adalah patner penting menjaga keamanan dan ketertiban, sudah sekiranya polisi dapat memberikan ruang pemberdayaan kepada masyarakat—tak hanya dijadikan objek penyelenggara fungsi kepolisian—tetapi masyarakat dapat ditempatkan sebagai subyek yang menentukan dan mengelola upaya keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Manusia tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk. Namun, potensi berbuat kejahatan tentu sangat mungkinkan terjadi, bukan? Kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat di setiap manusia. Perilaku menyimpang yang dilakukan pelaku kejahatan merupakan suatu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Kejahatan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial,  serta ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan— samping masalah kemanusiaan—juga merupakan masalah sosial bagi masyarakat tertentu.

Tinggalkan Balasan