Meneropong Tujuh Program Prioritas Kapolri

Gugatan itu ditujukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II dan Delegated Regulation Uni Eropa, yang telah dinilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebuttelah mendiskriminasikan kelapa sawit Indonesia

“Saya akan melakukan program penguatan Polri yang Promoter menuju Indonesia maju,” tutur Jenderal Polisi Idham Azis di hadapan Parlemen.

 

Dilahirkan di Kendari, 30 Januari 1963, Jenderal Polisi Idham Aziz tercatat sebagai salah satu polisi yang berhasil melumpuhkan jaringan teroris Dr. Azhari. Sebelum resmi dinobatkan sebagai Kapolri, Komjen Pol Idham Aziz harus melalui serangkaian uji kelayakan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavian. AKPOL lulusan tahun 1988 menjalani kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 30 Oktober 2019 di hadapan Komisi III DPR.

Perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat Kabareskrim itu menegaskan bahwa visi misi yang akan dijalankannya adalah visi misi yang dibuat Presiden. Walaupun tanpa menyampaikan visi misi dalam fit and proper test, Jenderal Polisi Idham Aziz tetap berkomitmen untuk mewujudkan Polri yang Promoter dengan program prioritas yang akan dijalankannya. Pengambilan sumpah Jenderal Idham Aziz dilakukan Presiden Joko Widodo pada 1 November 2019, sesuai Kepres No. 97/Polri tahun 2019 tentang Pengangkatan Polri.

Untuk melaksanakan amanat negara yang dititahkan kepadanya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memiliki tujuh program prioritas yang dijadikan kompas kepemimpinan untuk membawa institusi Tribrata menjadi institusi yang Promoter untuk Indonesia Maju. Adapun Tujuh Program Prioritas Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis itu antaranya lain:

  • Mewujudkan SDM yang unggul

Guna memiliki SDM yang unggul, Polri harus melakukannya sejak dini; sejak masa prekrutan anggota. Mencari calon anggota Polri yang berkualitas, perlu mengedepankan prinsip meritokrasi. Meritokrasi di suatu organisasi merupakan sistem dengan mendasarkan kemampuan yang dijadikan acuan memberikan penghargaan atau menentukan suatu jabatan tertentu. Sehingga, pemberian penghargaan atau jabatan bukan didasarkan atas strata sosial atau senioritas, sehingga siapapun berhak menjadi anggota kepolisian asalkan layak secara prosedural dan kompetitif.

Keunggulan SDM Polri juga harus dinilai dari segi pembinaan karir dan peningkatan kesejahteraan. Pembinaan karir yang dimaksud adalah melalui perbaikan pola pendidikan termasuk melibatkan anggota Polri mengikuti diklat ke luar negeri. Tak hanya dalam pendidikan, Kapolri Idham Azis juga akan mengupaya peningkatan tunjangan kerja anggota, membenahi fasilitas kesehatan, serta meningkatkan termasuk pemenuhan perumahan untuk anggota Polri.

  • Pemantapan Harkamtibmas 

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) terus diupayakan agar Kamtibmas yang kondusif dapat terwujud. Pemantapan Harkamtibmas menjadi program prioritas Kapolri Idham Azis.

Menelisik dari realitas yang terjadi, masih banyaknya masalah-masalah yang luput dari pemantauan kepolisian. Luputnya pemantauan tersebut terlihat dari munculnya banyak konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi dapat memicu tindakan anarkisme, sikap represif satu kelompok terhadap kelompok yang lain, sikap diskriminatif, bahkan dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan.

Upaya pemantapan Harkamtibmas dilakukan dengan optimalisasi di setiap agenda-agenda kamtibmas; operasi rutin, patroli kepolisian, menjalankan fungsi penegakan hukum, sampai dengan dialog tokoh guna membangun sinergitas dengan berbagai tokoh masyarakat.

Pemantapan kinerja Polri dengan dengan menjalankan operasi rutin dan patroli kepolisian perlu ditingkatkan, mengingat lembaga pelindung masyarakat harus selalu siaga akan berbagai kondisi yang menggangu kamtibmas. Tidak hanya sebatas intensitas patroli, namun inspeksi kepolisian pada tempat-tempat atau oknum yang terindikasi mengganggu ketertiban umum sangat diperlukan sebagai tindakan preventif harkamtibmas.

Selain patroli kepolisian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah menjalankan fungsi penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum perlu diperjelas karena pada setiap tindak penegakan hukum harus memiliki imbas yang berarti sebagaimana menurunnya kasus-kasus kriminal dan segala hal yang menggaggu kamtibmas.

Inilah yang disebut efek jera bagi pelaku tindak kejahatan atau pelanggaran. Sehingga menjalankan fungsi penegakan hukum dengan memperjelas fungsinya juga sangat diperlukan dalam rangka pemantapan harkamtibmas.

Selanjutnya menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat akan memperkuat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Polri tentu saja tidak dapat bekerja sendiri. Berbagai stake holder diperlukan agar mencapai efisiensi kerja. Mengoptimalkan segala lini masyarkat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sudah seharusnya menyertakan elemen masyarakat. Sehingga,  tokoh-tokoh agama hingga masyarakat yang digandeng Polri  diharapkan turut serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing.

  • Penguatan Penegakan Hukum yang Prefesional dan Berkeadilan

Gakum menjadi stategi atau pola penanggulangan kamtibmas untuk mengatasi masalah yang sifatnya ancaman nyata. Efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama:

  • Sumber daya peraturan perundang-undangan
  • Sumber daya manusia penegakan hukum
  • Sumber daya fisik penegakan hukum
  • Sumber Daya Keuangan; dan
  • Sumber Daya Pendukung lainnya; seperti kesadaran hukum warga masyarakat.

Faktor kedua dari kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas gakun yaitu SDM penegak hukum. SDM penegak hukum erat kaitannya dengan penyidik. Masih banyaknya kejahatan yang meresahkan dan lemahnya profesionalitas penyidik, menjadi salah satu kendala dalam pengusutan kasus kejahatan. Oleh karena itu, Kapolri Idham Azis berkomitmen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi penyidik di tubuh Polri.

Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi penyidik dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan bagi penyidik agar lebih capable dalam penguasaan tugas sebagai penyidik. Kapasitas yang mumpuni sebagai penyidik tentu berimbas pada profesionalisme dan efektivitas kerja Polri dalam melakukan penyidikan sehingga penegakan hukum juga menjadi lebih mantap.

  • Pemantapan Manajemen Media

Pengelolaan media di era digital semakin berkembang. Agar media mampu memberikan mafaat yang optimal maka diperlukan manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk merancang, megorganisasi, dan mengarahkan. Sehingga maksud dari pemantapan managemen media Kapolri adalah  suatu proses merancang, mengorganisasi, dan mengarahkan media sesuai dengan tujuan ia dibuat.

Pemantapan manajemen media yang Promoter dilakukan Kapolri Idham Azis untuk menjawab permasalah yang muncul di tengah masyarakat. Media dibangun untuk tujuan melayani masyarakat dengan menyajikan pelayanan yang memudahkan, memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, serta menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat dengan lebih cepat. Lebih lagi, di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, berbagai informasi dapat terdistribusi dengan sangat cepat dan mengalami perubahan yang sangat cepat.

Selanjutnya, media yang dirancang dapat dijadikan alat kontrol atau pemantauan kepolisian di setiap kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Di era digital, tentu menjadi suatu kemungkinan segala sesuatu dapat terpantau dengan mudah.

Secara garis besar, dengan adanya pemantapan managemen media, Kapolri Idham Azis ingin agar Polri mampu meningkatkan kinerja dan dapat menyuguhkan informasi-informasi terkini; baik perihal kepolisian maupun jawaban atas issu-issu yang sedang berkembang

  • Penguatan Sinergi Polisional

Sebelumnya, aksi polisional dikenal sebagai suatu gerakan untuk memulihkan keamanan dan— istilah ini digunakan Belanda ketika ingin mendapatkan daerah jajahannya kembali—aksi ini kemudian dikenal agresi militer.

Penafsiran yang lebih luas tentang polisional merujuk pada setiap upaya militer.  Sementara sinergi polisional merupakan upaya bersama antara kepolisian dan segenap elemen dalam mewujudkan keamanan.

Penguatan sinergi polisional adalah bentuk penguatan berbagai elemen untuk bersinergi dengan kepolisian. Penguatan-penguatan yang akan dibangun adalah soliditas dengan TNI termasuk juga penguatan dengan pemerintah daerah. Penguatan sinergi polisional  dengan TNI dan pemerintah daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam konteks yang lebih besar dan kompleks.

Tujuan Sinergi Polisional adalah untuk mengatasi gejolak yang terjadi dalam konteks yang lebih luas sebagaimana permasalahan di tengah masyarakat tak hanya tindak kriminal atau pelanggaran hukum semata. Lebih daripada itu, sinergi polisional juga berhubungan dengan masalah-masalah sosial; ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan budaya. Sinergi bersama Pemerintah Darah dan Masyarakat tentu akan membantu kepolisian dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Sementara bersama TNI, Polri bersama sama menjalankan peran memperkuat pagar bengsa ini dari berbagai ancaman yang mengganggu stabilitas negara, merongrong pertahanan negara, mengancam persatuan dan kesatuan, serta segala hal yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

  • Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan adalah penataan organisasi dan penguatan sistem. Penataan organisasi menyangkut perbaikan internal institusi dengan perbaikan manajemen sumber daya manusia agar setiap pengembanan tugas kepolisian dapat terdistribusi dengan baik, sehingga tugas-tugas kepolisian dapat dijalankan dengann optimal.

Sementara  penguatan sistem dimaksudkan agar perbaikan dengan penataan kelembagaan yang lebih baik dapat dikelola dengan lebih transparan, akuntabel dan humanis berbasis teknologi informasi sejalan dengan prinsip Polri yang Promoter.

Penataan kelembagaan diperlukan guna melaksanakan perundang-undangan yang di dalamnya mencakup tata kelola kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam capaian sasaran Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi dipandang sangat perlu dilakukan dalam tubuh Polri melihat perubahan saat ini yang terus bergulir sebagai proses yang never ending.

  • Penguatan Pengawasan 

Internal pengawasan dilakukan guna memastikan di tubuh Polri agar bebas dari penyelewengan—termasuk pengawasan kinerja kepolisian setiap unit fungsi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi segala sesuatu yang perlu diawasi dalam mewujudkan kamtibmas.

Kinerja Polri dapat diawasi dengan melihat nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penguatan pengawasan yang dilakukan di kepolisian di setiap satuan kerja harus sesuai dengan prinsip transaparansi dan akuntabilitas. Pengawasan pada setiap satuan kerja menunjukkan tingkat profesionalisme kepolisian yang Promoter.

Pengawasan eksternal yang menyangkut kamtibmas di era modern, tentunya terbantu dengan pelaporan masyarakat melalui online. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kamtibmas dapat dimobilisasi dengan lebih mudah oleh kepolisian dengan bantuan teknologi. Namun, hal ini tentu tidak serta merta membuat Polri hanya mengandalkan satu lini sebagai alat mencapai tujuan pengawasan. Peran kepolisian sendiri dalam penguatan pengawasan terhadap kamtibmas dapat dilakukan dengan optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan Polmas.

         

 

 

Tinggalkan Balasan