Menelusuri Kewenangan Polri di Reformasi Institusi

20 Oktober 2017 silam, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo, bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menandatangani Memorandum of Understanding, tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah dana desa.

Dengan adanya kesepahaman bersama itu, maka secara otomatis Polri memiliki tugas baru. Bersama Kementerian Desa Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri, Polri turut menjadi bagian mengawasi dan penanganan masalah dana desa.

Terus terang, turutnya Polri menjadi bagian yang mengawasi dan menangani masalah dana desa, tentu perlu diapresiasi karena mau berperan menjaga dana desa yang notabene adalah dana negara. Namun, bukankah sejauh ini sudah ada inspektorat, BPK, bahkan KPK, yang juga diberitakan turun ke lapangan?

Selain itu, di tubuh polri sendiri, persoalan korupsi bukannya masih belum selesai? Kasus di tahun 2017 silam, misalnya. Kasus tujuh anggota kepolisian di Polda Sumatera Selatan dan satu pegawai negeri sipil yang ditangkap lantaran diduga melakukan pungutan liar. Mereka kongkalikong melakukan pungli terkait seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2017. Persoalan lainnya, juga diduga masih banyak kasus mandek dan tidak ada kejelasan di kepolisian. Bahkan, tahun 2019, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mencatat ada 643 peristiwa dugaan kekerasan oleh polisi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Banyaknya persoalan di tubuh polri, memang sudah seharusnya diberlakukan reformasi institusi. Kepolisian idealnya cukup menangani persoalan kriminal. Pasalnya,  jika Polri semakin menguatnya kewenangannya, dikhawatirkan berdampak kurang baik kredibilitasnya. Tentunya, masyarakat tidak ingin Polri seperti orde baru, sebagaimana saat itu tentara memiliki power yang luar biasa dan dengan mudah menjadi alat penguasa untuk melakukan provokasi dan mengintimidasi orang-orang yang bersikap kritis. Nyatanya, kala itu, Penembak Misterius menjadi momok paling menakutkan bila masyarakat hendak mengkritisi kebijakan pemerintah di zaman Orba. Dan, sepertinya, wajah kepolisian saat ini sedikit banyak mulai menjadi ‘tentara’ massa orba dengan gaya barunya. Mereka sepertinya telah menjadi instrumen rezim untuk membungkam pengkritik sebagaimana yang dialami demonstran penolak UU pelemahan lembaga antirasuah beberapa waktu lalu. Ada beberapa poin kewenangan polri yang seharusnya dipangkas.

Pertama, Mou dengan Mendes perlu dibatalkan dan hapus keterlibatan kepolisian dalam menangani Dana Desa. Sebab, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dan pusat saja sekarang telah dibubarkan berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan Menko Polhukam, Mahfud MD dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Keberadaan TP4D dinilai—bukan memperbaiki pengelolaan Dana Desa, tapi malah sebaliknya; dimanfaatkan oleh oknum. Dihapusnya TP4D yang baru seumur jagung itu, bukan tidak mungkin memberi peluang besar kepolisian untuk menggantikannya. Oleh karenanya, sebelum hal tersebut terjadi, memang alangkah baiknya bila hal itu dihapuskan.

Kedua, kembalikan kewenangan Dishub menangani persoalan SIM. Sejauh ini, Dishub hanya menangani bagian kecil dari transportasi, sementara kepolisian memegang bagian yang lebih besar daripada Dishub; penilangan, pembuatan SIM hingga lain-lainnya dipegang. Harusnya, kewenangan ini tetap menjadi milik Dishub supaya kepolisian lebih fokus pada penindakan kriminal. Toh, selama ini, banyak kasus viral di media sosial, yang menyangkut oknum di institusi Bhayangkara.

Terakhir viral di sosial media ada  seorang polantas menendang pengendara ojek online di Bogor dan berbagai persoalan-persoalan lainnya yang tentunya menjadi alasan kuat untuk mengembalikan kewenangan SIM dan penilangan kepada Dishub.

Ketiga, berikan kewenangan kepolisian cukup pada hal-hal berbau kriminal karena masih banyaknya kasus mandek yang seharusnya sudah cukup menjadi alasan agar kepolisian lebih fokus menangani kriminalitas. Lebih lagi, jika perlu, kepolisian seharusnya berada di bawah Kemendagri. Alasanya, selain efisiensi anggaran negara, juga mempermudah melakukan pengawasan di tubuh kepolisian.

Masyarakat mengapresiasi misi Promoter Kapolri yang menghendaki reformasi institusi di tubuh Polri, yang tujuannya adalah untuk pembenahan dan memberikan pelayanan terbaik serta membersihkan institusi dari oknum tak bertanggungjawab.

Tentu, itu luar biasa.

Namun, reformasi institusi akan menjadi lebih luar biasa lagi apabila diiringi dengan meninjau kembali kewenangan Polri selama ini. Jangan sampai banyak kewenangan, tapi akhirnya tidak dijalankan dan tidak terselesaikan, yang pada akhirnya justru menjadi momok bagi institusi Polri.

Tinggalkan Balasan