Kapolres Lebong Mengulas Tiga Kasus Menonjol

Kapolres Lebong Mengulas Tiga Kasus Menonjol

14 September 2019

Setelah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional di Bogor, Kapolri Jenderal Idham Azis menggelar apel Kasatwil institusinya. Seluruh Kapolda dan Kapolres dikumpulkan oleh Tribata Satu, guna membahas pemantapan tugas Polri dalam mengawal kebijakan pemerintahan.

Memang, tempoe lalu, apel Kasatwil sudah dilakukan bersama Presiden di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Namun, rakornas kali itu tidak hanya diikuti Kasatwil di institusi Polri, tetapi turut diikuti seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Kajati, Kajari, Pangdam, Danrem, Dandim, serta ketua DPRD tingkat Provinsi hingga kabupaten seluruh Indonesia.

Ada dua pembahasan penting saat apel Kasatwil digelar di Mako Brimob. Pertama, tentang pemantapan program kerja Kapolri. Kedua, persiapan agenda Kamtibmas ke depan. Apel Kasatwil yang digelar merupakan kelanjutan dari rakornas yang tujuannya adalah menyamakan visi pembangunan 2020-2024.

Selepas melaksanakan apel Kasatwil di Depok, dua pembahasan utama—pemantapan program kerja Kapolri dan agenda kamtibmas—segera dilaksanakan AKBP. Ichsan Nur.

Sebagai Kasatwil di tingkat resort, AKBP. Ichsan Nur memiliki tanggungjawab terhadap suksestidaknya tujuh program Kapolri

Mewujudkan SDM unggul, Pemantapan Harkamtibmas, Penguatan Penegakan Hukum yang Prefesional dan Berkeadilan, Pemantapan Manajemen Media, Penguatan Sinergi Polisional, Penataan Kelembagaan, Pemantapan Manajemen Media, semua itu merupakan tujuh program kerja Kapolri yang harus dilaksanakan kasatwil tanpa terkecuali AKBP. Ichsan Nur.

4 Desember 2019

Sesampai di wilayah hukumnya, Kapolres Lebong segera melaksanakan apa yang diperintahkan pimpinannya.

Ia segera menyelenggarakan Forum Group Discution bersama pemerintah setempat guna mendiskusikan, merencanakan, mencari solusi hingga menangani kasus yang sudah terjadi hingga indikasi-indikasi yang dapat menganggu kamtibmas di Lebong.

Selain kejahatan konvensional, AKBP. Ichsan Nur juga mengungkap tiga kasus menonjol yang ada di Lebong.

Ketiga kasus itu di antaranya tentang pelaksanaan dana desa, perlindungan perempuan dan anak serta tentang Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kuranglebih lima ratus peserta hadir saat Forum Group Discution diselenggarakan. Peserta itu berasal dari pemerintah desa, kecamatan, jajaran polsek se-Kabupaten Lebong, hingga masyarakat setempat.

Selain Kapolres Lebong, ada tiga pemateri turut menyajikan menu kamtibmas di Lebong. Ketiga pemateri itu adalah Perwakilan Intelejen Kejari Lebong,  Hendriza, dan  Jusmaini selaku Kabid PPA DPPMPPKB Lebong.

Dana desa menjadi suguhan kali pertama AKBP. Ichsan Nur. Kapolres Lebong mewanti-wanti agar–siapapun itu–tidak bermain api dengan dana pembangunan di akar rumput itu.

Larangan bercampur peringatan, tak hanya ditujukan lintas institusinya, yang turut berwenang menangani dana desa. Larangan keras itu juga ditujukan ke anggotanya yang melaksanakan pengamanan dana desa di akar rumput.

Larangan hingga peringatan untuk tidak bermain api dengan dana desa, bukan tanpa sebab. Pemerintah tak ingin dana yang ditujukan untuk kemajuan di akar rumput, tidak sampai sasaran.

Untuk itu, sebagai representatif negara, AKBP. Ichsan Nur sudah selayaknya menindaktegas oknum yang mencoba bermain api dengan dana desa.

Dana Desa yang digelontorkan pemerintah memang tidak main-main. Di tahun 2019, pemerintah menggelontorkan alokasi dana desa sebesar 42,2 Trilyun.

Cukup fantastis, bukan?

Alih-alih saking fantastisnya, belakang malah marak dipemberitaan terdapat sebuah desa fiktif yang menerima alokasi dana desa.

Ketegasan AKBP. Ichsan Nur terhadap dana desa, bukankalah arogansi pimpinan. Toh, walau bagaimanapun, ia juga bisa terkena dampak apabila ada oknum anggotanya melakukan penyelewengan. Jika itu terjadi—ada oknum anggota menyeleweng—ia dinilai gagal memimpin oleh pimpinannya.

Semua berkorelasi.

Satu peristiwa yang terjadi adalah rangkaian dari titik-titik saling berkaitan. Positif ataupun negatif, korelasi itu pasti berlaku. Sederhananya, jika anggota berprestasi, pimpinan dapat apresiasi. Pun, sebaliknya. Jika melakukan pelanggaran, pimpinan akan tercoreng dan— bukan tak mungkin terkena sangsi dari pimpinan karena dinilai tak bisa memimpin anggota.

Kasus menonjol kedua yang disuguhkan Kapolres Lebong adalah tentang asusila. Kasus itu menjadi atensi AKBP. Ichsan Nur. Bagaimana tidak, baru dua bulan menjabat, Kapolres Lebong  telah disuguhi empat kasus asusila.

Bukan main, memang.

Maraknya kasus asusila di Lebong, juga dikuatkan Kepala Dinas P3TP2A Kabupaten Lebong, Jusmani SKM, yang menyatakan kasus asusila di tahun 2018 hingga tahun 2019 terbilang cukup tinggi; tahun 2018 terdapat dua belas kasus, dan tahun 2019—data bulan April—terdapat lima kasus asusila. Di antara kasus asusila yang terjadi di Provinsi Bengkulu, Lebong adalah kabupaten yang mengalami tindak asusila paling tinggi.

“Kasus kekerasan seksual pada anak, sudah seharusnya ditekan. Bahkan, dihilangkan. Caranya, dengan dukungan kita semua. Orangtua, keluarga, lingkungan dan pemerintah, harus berperan extra untuk menghentikan kekerasan seksual pada anak.” Kata AKBP. Ichsan Nur.

Menu ketiga yang disuguhkan alumnus AKPOL 99 itu adalah tentang Kebakaran Hutan dan Lahan, yang tengah menjadi issu nasional.

Tak jauh berbeda dengan menu yang telah disuguhkan sebelumnya. Kapolres Lebong itu terlebih dahulu membuka latar belakang terjadi kebakaran hutan.

Sepanjang tahun 2019—yang didominasi musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Efeknya tidak hanya di tempat kebakaran hutan dan lahan itu saja. Asap maupun debu, merambah lebih luas ke wilayah tetangga.

Menurut data kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—September 2019—kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektare

Pembukaan lahan dengan dibakar yang dilakukan perorangan maupun perusahaan, menjadi faktor utama penyebab karhutla. Bahkan, dari penyebab tersebut, per 16 September 2019, kepolisian telah menetapkan 185 tersangka perorangan, empat korporasi, dan menyegel empat puluh dua perusahaan terkait karhutla.

“Untuk mencegah semua ini, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan peran segenap tokoh pemerintah hingga masyarakat Lebong untuk bersama-sama mengawal dana desa, mencegah asusila dan menghentikan pembakaran hutan dan lahan secara liar.” ajakan AKBP. Ichsan Nur, sebagai penutup suguhan terkait tiga kasus menonjol di Lebong.

***

Tinggalkan Balasan