Empat Faktor Melatarbelakangi Kriminalitas

Empat Faktor Melatarbelakangi Kriminalitas

Gangguan kamtibmas yang terjadi, bukan tanpa alasan dan landasan. Ada beberapa faktor penyebab gangguan kamtibmas semakin marak terjadi. Pertama, faktor ekonomi. Adalah faktor kejahatan yang marak menjadi landasan pelaku kejahatan.

Kondisi perekonomian yang belum stabil—makro maupun mikro—sangat berpengaruh terhadap gangguan kamtibmas. Ekonomi makro—keadaan perekonomian negara yang belum stabil, akan menyebabkan susahanya mencari lapangan pekerjaan dikarenakan aktivitas perekonomian menjadi lambat dan pengangguran semakin melimpah. Kemudian, dari dampak perekonomian makro berdampak pula terhadap perekonomian mikro. Masyarakat banyak menganggur dan kriminalitas terus meningkat dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi mereka mengalami kesulitan.

Kedua, tidak maksimal perangkat institusi hukum. Dengan lahirnya Promoter yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, seolah membenarkan akan faktor kedua penyebab maraknya kriminalitas. Oleh karenanya, melalui Promoter Kapolri ingin memangkas faktor kedua.

Kapolri Tito Karnavian ingin mengubah institusi Bhayangkara menjadi institusi yang dihuni manusia profesional, modern, dan dapat dipercaya masyarakat. Berbagai tindakan pun dilakukan untuk memangkas penyebab kriminalitas yang disebabkan ketidakmaksimalan perangkat hukum. Reward dan punishment tak ayal berserakan pada era Promoter.

Melalui Promoter, Kapolri memerintahkan kepada kepala satuan daerah maupun resort untuk tidak segan menindaklanjuti personil yang bermasalah di wilayah hukum masing-masing demi menghilangkan kolusi yang telah membuat masyarakat antipati dengan Polri.

Ketiga, tak ada kepedulian masyarakat terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Tidak ada rasa peduli, peka, dan merasa memiliki terhadap keadaan di lingkungan sekitar, dapat mendorong terjadinya instabilitas sosial. Faktanya, beberapa peristiwa yang terjadi terkait aksi bom bunuh diri, adalah dampak ketidakpedulian masyarakat terhadap warga atau tamu di lingkungannya.

Era modern turut mengubah kultur masyarakat—dulunya selalu sigap terhadap pendatang baru—belakangan malah acuh seolah kedatangan orang baru tak membawa dampak apapun. Namun, begitulah fakta yang terjadi. Dari peristiwa pemboman yang terjadi, akhirnya warga pun tercengang setelah tahu siapa sebenarnya orang baru di lingkungannya.

Faktor keempat, tak ada keteladanan dari pemegang kekuasaan. Adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pemegang kekuasaan, berimbas terhadap kepercayaan masyarakat. Melalui pemberitaan, masyarakat sering disuguhkan tokoh-tokoh publik—baik politik dan agama—terjerat kasus pelanggaran hukum.

Keempat faktor yang menyebabkan instabilitas sosial  telah terjadi pada era modern saat ini. Nyaris, setiap haridi layar kaca maupun media pemberitaan lainnya, menyuguhkan tragedi kejahatan, yang tak hanya dilakukan pelaku kelas teri, akan tetapi dilakukan pelaku kelas kakap.

Begitulah kiranya kondisi kamtibmas di negeri berlambang Garuda. Kondisi yang belakangan terakhir begitu kuat diguncang. Tak hanya di dunia nyata kerusuhan itu terjadi. Di dunia maya pun gangguan kamtibmas marak bertebaran. Ujaran kebencian, fitnah, black campaign,hoax, dan sederet indikator lain yang merusak kestabilan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adanya indikator instabilitas, bukan lantas masyarakat harus memasrahkan seluruhnya kepada penegak hukum. Walau bagaimana pun, dambaan hidup yang aman, damai dan tentram secara keseluruhan, tak hanya dambaan aparat semata. Jauh daripada itu, kehidupan dinamis dan kondusif merupakan wujud dari dambaan setiap masyarakat.

Oleh karenanya, sinergitas antara masyarakat dengan penegak hukum menjadi kemutlakan yang tidak boleh ditinggalkan. Begitupun sebaliknya. Penegak hukum—dalam hal ini Polri—sebagai lembaga hukum yang langsung berhubungan dengan masyarakat, agar kiranya memperbaiki diri sebagaimana visi Promoter Kapolri; menjadikan institusi yang professional, modern, dan terpercaya, agar masyarakat tak enggan untuk diajak bersinergitas. Terlebih lagi, bila Polri bisa memberdayakan masyarakat dengan baik. Menjadikan mereka sebagai patner kamtibmas yang seiring bersama Polri menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk menekan angka kriminalitas, Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat dan agama, agar kiranya turut serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi kamtibmas yang ada di lingkungannya. Siskamling dan kesadaran hukum bisa diaktifkan kembali agar rasa kepedulian, kepekaan, dan pencegahan terhadap kriminalitas kembali terlahir di lingkungan masing-masing.

Rutin menjalin komunikasi dengan masyarakat, juga menjadi daya cegah terjadinya kriminalitas di suatu wilayah yang berguna menginventarisir gangguan dan mencari solusi apabila menemukan gejala yang dapat merusak kedinamisan kamtibmas. Tidak terpancing issue yang tak bertanggungjawab adalah bagaimana mencegah kriminalitas berkembang biak.

Semua harus kembali kepada nurani masing-masing. Masyarakat tak bisa memasrahkan keamanan dan ketertiban kepada institusi Polri semata dengan dalih apapun—dibayar oleh rakyat, misalnya. Ucapan ‘mereka dibayar oleh rakyat’ masih banyak terdengar ketika keadaan suatu wilayah mengalami gangguan. Ucapan itu tentu tak salah.

Toh, memang kenyataannya demikian. Para abdi negera dibayar melalui pajak rakyat. Tapi, hal itu bukan lantas dijadikan tameng ketika terjadinya gangguan kamtibmas. Polisi bukan dewa yang bisa mengatasi segalanya. Mereka sama seperti masyarakat lainnya; manusia yang membutuhkan waktu untuk mengatasi setiap gangguan.

Memasrahkan keamanan dan ketertiban secara menyeluruh kepada penegak hukum adalah kondisi masyarakat di negeri berlambang garuda. Tentu hal ini tidak benar. Waspada dan tidak memberikan celah terjadinya kriminalitas, harus diupayakan oleh setiap masyarakat.

Bukan memasrahkan kamtibmas kepada penegak hukum sehingga mereka bisa bebas tanpa harus mengedepankan kewaspadaan terhadap kejahatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kamtibmas secara utuh, sinergitas masyarakat dengan kepolisian, mutlak tidak boleh dipisahkan.

Sinergitas harus menjadi satu kesatuan. Polisi—kendati mereka dilatih dan dibekali ilmu kepolisian—tak bisa memelihara ketertiban dan kemanan apabila masyarakat masih enggan untuk sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Pun, kepada Kepolisian, dikarenakan masyarakat adalah patner penting menjaga keamanan dan ketertiban, sudah sekiranya polri dapat memberikan ruang pemberdayaan kepada masyarakat—tak hanya dijadikan objek penyelenggara fungsi kepolisian—tetapi masyarakat dapat ditempatkan sebagai subyek yang menentukan dan mengelola upaya keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Tinggalkan Balasan