Merajut Sinergitas, Memberai Kriminalitas

Sinergitas harus kami tingkatkan untuk membangun kebersamaan dengan segenap elemen masyarakat demi suasana kamtibmas di tahun politik semakin sejuk dan damai—AKBP. Pranatal Hutajulu, Kapolres Ngawi

Tak peduli siapapun dirinya.

Tidak peduli apapun jabatan dan pangkatnya. Selagi bersebut manusia, maka selama itu, ia tidak bisa hidup sendiri. Begitupun dengan mereka yang bernaung di bawah institusi negara—meski telah dilatih dan digembleng di kawah candradimuka—bukan lantas mereka bisa menjalankan tugas seorang diri maupun mengandalkan personel di kesatuannya. Terlebih lagi, bila dirinya bertugas di ranah pertahanan dan keamanan serta ketertiban, dukungan serta keterlibatan masyarakat, tak pelak menjadi faktor utama yang tak boleh diabaikan begitu saja.

Pun, sebagai abdi negara yang bertugas sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, Polri bukan lantas bisa melayani masyarakat dengan mengandalkan kekuatan institusnya. Sampai kapanpun, Polri tetap membutuhkan peran segenap elemen masyarakat tanpa terkecuali masyarakat di akar rumput sekalipun.

Atas dasar kodrat sebagai manusia yang tak bisa hidup tanpa oranglain, berikut sebagai pelayan masyarakat, sinergitas antara pelayan dan yang dilayani itu menjadi suatu kemutlakan yang harus dilakukan oleh Polri, tanpa terkecuali dilakukan oleh AKBP. Pranatal Hutajulu, Kapolres Ngawi itu, tatkala dirinya berkunjung ke kediaman salah satu tokoh agama di wilayah hukumnya, KH. Abdussalam, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Narokah, di dusun Ngijo, Kendal, Ngawi.

Untuk itu menggapai apa yang diharapkan, sinergitas adalah sebuah kunci utama yang didalamnya terhadap hubungan sosial dan kerjasama yang saling berkesinambungan. Dengan sinergitas yang dibangun secara baik, AKBP. Pranatal Hutajulu berharap akan terwujud keharmonisan dan kebersamaan hingga kemudian melahirkan persatuan yang menjadi pondasi bermasyarakat, berbangsa, dan negara sebagaimana tertera di sila ketiga Pancasila.

Demikian yang terjadi belakangan terakhir di negeri ini. Seiring dengan perkembangan zaman yang telah disuguhkan dengan informasi dan teknologi, maka seiring itupula gangguan kamtibmas menyertai. Ironisnya, gangguan kamtibmas tidak hanya seputar curat, curas, maupun cornamor semata, akan tetapi sudah menjalar pada hujat dan maki hinggah fitnah yang setiap hari dilayangkan oleh sekelompok manusia tak bertanggungjawab di sosial media.

Dampak dari hal itupun tidak terbendung.

Kebebasan berpendapat, bersuara, dan berserikat yang dijamin oleh negara, seolah dijadikan tameng untuk menghilangkan cakram bahwa semua tentu saja ada batasnya. Bersuar dan berpendapat, memang dijamin kebebasan oleh negara. Namun, di satu sisi, negara juga melarang warga negaranya menebar perpecahan yang bisa ditimbulkan dari hujat dan maki.

Ironisnya, hujat dan maki yang kebablasan itupun tak pelak berbuah makar dan radikalisme. Fakta di lapangan, sudah berapa banyak masyarakat dunia maya yang harus berurusan dengan hukum karena kebablasan bersuara dan berpendapat hingga dalih kebebasan yang dijamin oleh negara itupun merugikan pihak lain.

Naasnya, radikalisme tak hanya dilakukan orang dewasa, tapi dilakukan oleh orang-orang yang masih duduk di bangku sekolah—penghinaan terhadap kepala negara, lambang negara, ideologi bangsa, tak dipungkiri acap kali dilakukan segelintir generasi bangsa.

Memang, radikalisme tak terjadi kala reformasi saja.

Dulu, di era orde lama maupun baru, perihal radikalisme juga pernah terjadi. Namun, radikalisme di era reformasi, lebih mengerikan karena dilakukan dengan kecanggihan teknologi sehingga penyebaran radikalisme—berupa teks tulisan maupun video—bisa menyebar dalam hitungan detik dan seketika itupula bisa dikonsumsi oleh jutaan manusia.

Pun, dengan terorisme pernah terjadi di Republik ini, sudah seharusnya diberantas dan diantisipasi kelahirannya. Walau bagaimana pun, Indonesia adalah negeri yang telah berdaulat dan sah secara konstitusi. Maka, tindakan yang berindikasi mengarah radikalisme, makar, maupun terorisme harus segera ditangani dan diantisipasi kelahirannya

Tentunya, bertugas sebagai abdi Bhayangkara, tidak hanya melulu mengatasi kejahatan jalanan semata. Selama itu menyangkut Harkamtibmas, maka selama itupula Polri harus berperan tanpa terkecuali melakukan pencegahan dan penumpasan radikalisme.

Caranya?

 Tentu banyak jalan menuju Roma, bukan?

Alih-alih mencegah lebih baik daripada mengobati, AKBP. Pranatal Hutajulu dengan segenap upaya melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sinergitas ke berbagai elemen masyarakat pun terus digenderangkan Kapolres Ngawi itu. AKBP. Pranatal Hutajulu sebagaimana alumni AKPOL tahun 2000 itu menyadari bahwa Polres Ngawi tak akan berjalan sempurna apabila tidak terdapat dukungan masyarakat, terlebih lagi dari tokoh agama, seperti KH. Abdussalam.

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri.

Sinergitas dan silaturhami yang dilakukan oleh AKBP. Pranatal Hutajulu tak lain suatu formula ampuh mencegah sekaligus mengobati radikalisme, makarisme, hingga terorisme.

Bahkan, terkait betapa pentingnya sinergitas, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sinergitas adalah kunci utama keberhasilan sebagaimana Presiden ketujuh itu menilai sinergitas TNI-Polri yang telah berhasil melakukan pengamanan dan penumpasan teror bom Thamrin.

Satu hal yang pasti.

Tak selama mata harus dibalas mata dan nyawa dibalas dengan nyawa, yang semua itu akan melahirkan kriminalitas baru. Yang pasti, di tengah arus globalisasi, pendekatan represif bukan lagi cara efektif untuk menangani masalah radikalisme maupun terorisme.

Pendekataan yang ditujukan untuk membangun dan mengembangkan kebersamaan dalam sinergitas dengan berbagai elemen, adalah cara ampuh mencegah maupun mengobati radikisme yang sudah maupun belum terjadi.

Sehingga, dengan adanya pendekataan membangun dan mengembangkan, niscaya pelahan-lahan terbangun kesadaran masyarakatsebagaimana mereka adalah subjek upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulan terhadap ancaman gangguan kamtibmas, selain daripada Polri yang beperan sebagai katalisator yang membantu masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Penegakan hukum terhadap tindak kriminalitas adalah keharusan. Namun, memberikan pelayanan, pelindungan, dan pengayoman agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal adalah kemuliaan.

***

234total visits,3visits today

Tinggalkan Balasan