Luncurkan ‘Paskot’ sebagai Commander Wish

Tradisi mutasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan hal asing disaksikan. Pun, di lembaga negara lainnya, pergantian kepemimpinan memang acap kali terjadi dan bukan tanpa maksud dan tujuan. Selain me-refresh kepemimpinan, mutasi bertujuan memberikan kinerja maksimal, terselenggara pembinaan karier secara terarah, sehingga memberikan dampak kinerja lembaga yang berkualitas maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, selain daripada tujuan tersebut, mutasi juga menghadirkan momok tersendiri.

Perwira atau anggota yang terkena mutasi, akan memulai tugasnya dari awal. Menyesuaikan diri dengan wilayah tugas, orang-orang baru di kantor, berikut masyarakat yang ada di wilayah tugas barunya. Begitupula dengan problematika yang ada di wilayah tugas barunya, juga memerlukan pemikiran dan tindakan baru, yang tentu saja berbeda dengan wilayah tugas sebelumnya.

Meski tak jauh berbeda dengan wilayah tugas sebelumnya—satu kota dengan kota lain—memiliki kesamaan di dalam konflik; pencurian, perampokan, pembunuhan, dan penyakit masyarakat pada umumnya. Di balik maksud dan tujuan mutasi, pembelajaran terberat dan menjadi pembeda antara kota satu dengan lainnya adalah pemahaman karakteristik masyarakat di wilayah tugas. Toh, di kota mana pun, pasti ada tindak pidana; pencurian, perampokan, hingga pembunuhan-yang secara hukum—bisa dikenakan undang-undang pidana. Sudah jelas dan tak bisa dibantah. Namun, bagaimana dengan budaya setempat? Pola pikir masyarakat di wilayah tugas barunya? Tentu, tak bisa diabaikan bila ingin berhasil menasbihkan diri sebagai representatif negara.

Memahami karakteristik masyarakat itu membutuhkan skill—yang tidak hanya lahir dari otak belaka, akan tetapi lebih diprioritaskan seni mengelola kamtibmas—sehingga tak ada kesan Polri memaksakan kehendak kepada masyarakat—kendati hal itu sangat erat dengan hukum yang berlaku. Memang, susah bila berhadapan dengan masyarakat Indonesia, yang notabene kelewat batas bila beradu argumen dan membantah.

Adalah salah satu tugas kepolisian memahami karakteristik masyarakat di tempat yang menjadi wilayah hukumnya. Tak hanya berorientasi pada tindak kriminal semata, pemahaman juga seyogyanya merambah ke segenap yang ada di masyarakat; kuliner, budaya, mata pencaharian, bahkan kekayaan alamnya.

Pasuruan Kota pastinya berbeda dengan Hulu Sungai Utara.  Meski keduanya memiliki julukan yang sama sebagai kota santri, akan tetapi Pasuruan Kota dan Hulu Sungai Utara pastinya memiliki keunikan dalam perbedaan. Terlepas, kepercayaan yang telah mengakar, seyogyanya hal itu juga menjadi pemahaman Kapolres guna melahirkan program yang bisa disesuaikan dengan karakteristik masyarakat agar terwujud polisi yang bermasyarakat dan masyarakat yang berpolisi.

Selain memberikan wajah baru, mutasi juga menyuguhkan harapan baru dan tantangan bagi perwira yang dikenakan perintah tersebut.

Tak beda dengan kedatangan Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sudaryatno, yang telah mendapatkan amanat untuk bertugas di kota santri itu.

Selain dan memang sudah seyogyanya dapat menahkodai institusi menjadi lebih baik, berprestasi, tentu mengharuskan Kapolres adalah dapat melahirkan gebrakan yang dapat diterima masyarakat, sebagai pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepolisian di wilayah tugas barunya. Dan, untuk menjawab itu, AKBP. Agus Sudaryatno menggenderakan Paskot sebagai commander wish-nya untuk membawa Polres Pasuruan Kota yang dihuni oleh para Bhayangkara yang harus dan terus berada di zona integeritas sebagaimana tercantum dalam Paskot yang menjadi commander wish Agus Sudaryatno tatkala menjadi nahkoda di Polres Pasuruan Kota.

              

Tinggalkan Balasan