Komando Netralitas Polri di Tapin

Netralitas personel Polri di Polres Tapin dalam pemilu  wajib hukumnya. Polres Tapin tidak boleh mendukung Paslon Presiden, Partai Politik dan calon legislatif manapun dan siapapun—AKBP. Bagus Suseno, saat menyampaikan hasil rapat pimpinan TNI-Polri terkait pemilu 2019

Pelaksanaan pemilu, yang meliputi pemilihan capres-cawapres, DPR, DPD, DPRD dan tinggal menghitung hari. Momen sakral itu merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun, kali ini pesta demokrasi yang rutin diadakan setiap lima tahun sekali itu berbeda dengan momen pemilihan umum sebelumnya. 

Di tahun 2019, pemilu diselenggarakan secara serentak. Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD adalah pemilihan umum serentak untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia selama menjalankan pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah salah satu dari sekian momen sakral kenegaraan, yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Pada moment itu, masyarakat kembali menggunakan hak konsitusionalnya sebagai warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya untuk mengurusi kenegaraan selama lima tahun mendatang.

Dikarenakan pemilu yang serentak itu, maka pengamanan pemilihan umum itu pun tentu tidak bisa main-main. Polri, TNI, KPU, maupun instansi terkait yang bersentuhan dengan pemihan umum harus mempersiapkan strategi pengamanan dengan sebaik mungkin agar momen sakral kenegaraan itu berjalan damai, sejuk, dan aman hingga pemilihan putra terbaik bangsa maupun wakil rakyat bisa berjalan sesuai harapan.

Pengamanan saat pelaksanaan serangkaian acara pemilu merupakan salah satu indikator yang harus diperhatikan untuk memberikan kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu. Tentunya pengamanan sangat diperlukan untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaa pemilu tercipta dengan asas luberjudil ; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tak dipungkiri,  akhir-akhir ini terdapat beberapa konflik horizontal yang mengancam kebhinekaan masyarakat. Politik praktis, melakukan cara tidak sehat untuk memenangkan paslon juga kerap kali terjadi—yang tidak hanya di dalam kampanye dunia nyata, akan tetapi hal itu juga terjadi di sosial media.

Lihat saja, bagaimana sosial media masyarakat Indonesia menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan 17 April 2019. Ujaran kebencian, menghina paslon, bahkan hujat maki hingga fitnah keji terus bertebaran hingga susah untuk tidak dikonsumsi.

 Ironisnya lagi, tak hanya ‘perang’ paslon saja yang mencuat di permukaan sosial media. Issu terkait kenetralan Polri dan TNI pun tak pelak mendapat pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Polri dan TNI di-issu-kan tidak netral dalam pemilihan umum di tahun 2019. Padahal, faktanya, Kapolri telah  telah memberikan penegasan dan larangan kepada anggota Polri melalui maklumatnya terkait sangsi apabila anggota Polri kedapatan berfoto dengan paslon, ikut kampanye, ataupun  melakukan politik praktis. Tak tanggung-tanggung, Kapolri akan memberikan sangsi—dimulai dari teguran, demosi, bahkan hingga pemecatan.

Menindaklanjuti maklumat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berikut membuktikan bahwa Polri adalah institusi yang netral dalam pemiliihan umum, AKBP. Bagus Suseno menekankan hal yang sama kepada anggota dan jajarannya di Polres Tapin. Tak hanya itu, untuk membuktikan bahwa Polri di Kabupaten Tapin netral, AKBP. Bagus Suseno juga mempersilakan masyarakat menjadi social control terhadap netralitas Polri di Kabupaten Tapin.

Netralitas Polri tentu bukan tanpa alasan kuat. AKBP. Bagus Suseno juga menyampaikan landasan mengapa Polri harus netral ketika ia memimpin hasil rapim TNI-Polri dihadapan Waka Polres Tapin, PJU Polres Tapin,  Perwira, Bintara, ASN, Kapolsek, Kanit Intelkam dan Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Tapin.

Disampaikan oleh AKBP. Bagus Suseno, Kapolres Tapin, bahwa Netralitas Polri telah termaktub dalam pasal 28 undang-undang nomor 2 tahun 2012 sebagaimana, di antaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Selain itu, dijelaskan oleh AKBP. Bagus Seseno, jika Polri dan TNI tidak netral, maka bisa dipastikan akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri maupun TNI yang memiliki fungsi sebagai pengamanan pemilihan umum.

“Salah satu prinsip Polri dalam menjaga keamanan pemilu adalah dengan menjalankan prinsip netralitas.  Saya tegaskan sekali lagi, Polres Tapin tidak boleh berpihak pada paslon manapun dan harus menjunjung tinggi integritas netralitas dalam melaksanakan tugas. Jika kedapatan ada anggota yang melakukan politik praktis, maka saya tidak segan untuk memberi sangsi sebagaimana disampaikan oleh pimpinan institusi.” tandas AKBP. Bagus Suseno.

Terciptanya suasana yang kondusif, pemilu damai dan lancar merupakan harapan bersama di Pemilu 2019. Sehingga, prinsip netralitas sangat perlu dipatrikan di setiap anggota Polri. Netralitas merupakan bentuk indenpedensi Polri menjalankan fungsinya sebagai aparatur negara sebagaimana di dalamnya terdapat tugas menjadi pengayom masyarakat yang memberikan pelayanan, termasuk suksesnya  pemilihan presiden dan wakilnya di tahun 2019.

Komando netralitas yang disampaikan ke anggota dan jajarannya, bukan hanya untaian kata semata. Tak ubah layaknya Kapolri, AKBP. Bagus Suseno juga memberlakukan hal yang sama apabila anggota dan jajarannya kedapatan melakukan poltik praktis atau tidak menjalankan netralitas tatkala  pemilihan umum. 

Komando AKBP. Bagus Susesno jelas dan tegas.

Prinsip netralitas merupakan tuntutan yang harus dimiliki anggota Polres Tapin dalam menjalankan tugasnya dan tetap menjadi representatif negara yang tetap teguh menjaga  netralitas—yang tujuannya tidak hanya untuk mencegah ketimpangan penegakan hukum— tetapi juga menolak timbulnya konflik horizontal dari kepentingan pihak tertentu yang akan mencenderai pesta demokrasi.

Netralitas merupakan upaya optimalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan hasil kerja membangun integritas. Netralitas sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan profesionalitas Polri selain diharapkan juga berimbas positif terhadap kepentingan, agenda dan pembangunan nasional. Sehingga, dengan adanya prinsip netralitas yang kuat dari TNI-Polri dapat memberikan kredibilitas lembaga aparatur negara dalam mesukseskan pemilu dengan tetap terjalin keadilan, kenyamanan, dan ketertiban saat penyelenggaran pemilu menjadi harapan dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan di tahun 2019.

Kepercayaan masyarakat dan kenyamanan merupakan hal yang perlu dicapai, sebagai bentuk suksesnya penerapan prinsip netralitas Polri. Netralitas tentu menentukan kepercayaan masyarakaat terhadap TNI-Polri sebagai lembaga independen atau tidak terpengaruh pada pemangku kepentingan dalam politik.

“Penyebaran hoax dan konflik horizontal yang kemungkinan bisa terjadi, juga perlu diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, untuk mensukseskan pemilihan umum, Polri di Kabupaten Tapin, harus benar-benar menjalankan netralitas tanpa batas.” tandas AKBP. Bagus Suseno saat memimpin Jam Pimpinan di Aula Namora Polres Tapin

***

Tinggalkan Balasan